Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Siap Rumahkan Pejabat Bea Cukai di Lima Pelabuhan Besar

HARIANEXPRESS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana merumahkan sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di lima pelabuhan besar sebagai bagian dari perombakan besar-besaran untuk meningkatkan kinerja dan penerimaan negara. Langkah ini menjadi sinyal keseriusan pemerintah dalam pembenahan internal. (27/01/2026)

Purbaya menjelaskan bahwa beberapa pejabat di pelabuhan-pelabuhan tersebut akan dirumahkan, yaitu dinonaktifkan sementara dari jabatan mereka. Tujuannya memberikan pesan kuat bahwa pemerintah serius menangani masalah kinerja yang belum optimal.

"Yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan saja. Untuk pesan bahwa kita serius tahun ini. Jadi pejabat di lima pelabuhan besar kita ganti semuanya," kata Purbaya.

Ia menambahkan bahwa penggantian tidak akan melibatkan pihak eksternal. Pemerintah akan mengoptimalkan pegawai internal yang lebih muda dan berpotensi untuk mengisi posisi tersebut. Hal ini bertujuan menjaga kontinuitas sekaligus membawa angin segar dalam pengawasan dan pelayanan di pelabuhan.

Beberapa sumber menyebutkan pelabuhan yang menjadi sasaran meliputi Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Mas (Semarang), serta pelabuhan besar lainnya di Indonesia. Detail nama pelabuhan kelima belum disebutkan secara spesifik dalam berbagai laporan, tetapi fokus tetap pada pelabuhan-pelabuhan utama yang menangani lalu lintas barang impor-ekspor signifikan.

Perombakan ini bagian dari strategi lebih luas yang Purbaya terapkan sejak menjabat. Ia menilai kinerja DJBC dan DJP pada tahun sebelumnya masih perlu perbaikan drastis. Khusus untuk Bea Cukai, Purbaya menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat di pelabuhan untuk mencegah kebocoran penerimaan negara akibat praktik tidak transparan atau kelalaian tugas.

Langkah merumahkan pejabat bukan tanpa dasar. Purbaya menyebut ini sebagai operasi bersih-bersih yang akan dimulai segera, bahkan disebutkan mulai besok, Rabu (28/1/2026). Ia ingin memberikan kejutan drastis bagi jajaran untuk mendorong perubahan perilaku dan peningkatan produktivitas.

Perombakan tidak hanya terbatas pada level kepala kantor wilayah atau pejabat pelabuhan. Purbaya juga membuka kemungkinan rotasi lebih luas di seluruh struktur DJBC. Ia menekankan bahwa perubahan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pengawasan barang masuk dan keluar negara, sehingga penerimaan bea masuk dan cukai bisa optimal.

Beberapa analis ekonomi menilai langkah ini positif untuk memperbaiki tata kelola di sektor kepabeanan. Pelabuhan besar seperti Tanjung Priok sering menjadi titik rawan karena volume lalu lintas tinggi dan potensi interaksi dengan berbagai pihak eksternal. Dengan mengganti pejabat, diharapkan muncul budaya kerja baru yang lebih akuntabel.

Purbaya juga mengaitkan perombakan ini dengan target penerimaan negara tahun ini. Ia menegaskan bahwa jika kinerja tidak membaik, langkah lebih ekstrem bisa diambil, termasuk terhadap institusi secara keseluruhan. Namun, untuk tahap awal, fokus berada pada penggantian personel kunci di pelabuhan.

DJBC sendiri merupakan salah satu penyumbang utama penerimaan negara non-pajak melalui bea masuk, cukai, dan pungutan lainnya. Pada tahun lalu, realisasi penerimaan di sektor ini menjadi sorotan karena belum mencapai target optimal. Purbaya yang baru menjabat sejak September tahun sebelumnya menyatakan butuh waktu untuk menstabilkan kondisi sebelum melakukan perubahan besar.

Kini, dengan pengumuman ini, publik menanti implementasi konkret. Apakah perombakan akan berjalan mulus dan membawa dampak positif terhadap pelayanan publik di pelabuhan menjadi perhatian banyak pihak. Pemerintah berharap langkah ini tidak hanya menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan sistemik di DJBC.