Hak Keuangan dan Fasilitas Pensiun Gibran Usai Mundur dari Wapres

Heri Purwadyo Penulis | Ipnu Subroto Editor

HARIANEXPRESS, JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden RI kepada MPR RI, Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut. MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memproses pengunduran diri serta menunjuk Wakil Presiden baru pengganti Gibran.

Setelah tidak lagi menjabat, Gibran berhak atas sejumlah hak pensiun sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Aturan ini mengatur Hak Keuangan dan Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun,” bunyi Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.

Besaran pensiun pokok yang diterima ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Ketentuan mengenai pensiun pokok ini tertuang secara rinci pada Pasal 6 Ayat (2) aturan tersebut.

Selain uang pensiun, mantan Wakil Presiden juga mendapatkan tunjangan pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri. Negara juga menanggung biaya rumah tangga seperti listrik, air, telepon, serta biaya perawatan kesehatan diri dan keluarga.

Pasal 8 menyebutkan bekas pejabat negara tersebut memperoleh rumah kediaman layak beserta perlengkapannya dan kendaraan bermotor milik Negara beserta pengemudi. Pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudi ditanggung penuh oleh negara.

“Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat,” bunyi Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Penjelasan undang-undang menerangkan fasilitas diberikan sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdian selama menjabat. Fasilitas ini juga disiapkan karena mantan Presiden dan Wakil Presiden tetap menjalankan tugas kemasyarakatan.

“Maka kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Perlengkapan rumah tersebut hanya diberikan satu kali, yaitu bersamaan dengan rumah. Pemeliharaan rumah tersebut selanjutnya menjadi tanggung-jawab bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan,” bunyi penjelasan huruf a Pasal 8.

“Dalam rangka pelaksanaan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden disediakan sebuah kendaraan bermotor milik Negara beserta pengemudinya. Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut dan gaji pengemudinya ditanggung oleh Negara,” bunyi penjelasan huruf b Pasal 8.