Sunday, 22 November 2026
Hot

DPR Sahkan UU Ketenagakerjaan, Larang Tahan Ijazah Pekerja

DPR resmi mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang melarang keras perusahaan menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja.

Article ad before first paragraph

Heri Purwadyo Penulis | Ipnu Subroto Editor

HARIANEXPRESS, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang melarang keras perusahaan menahan ijazah maupun dokumen pribadi para pekerja, Selasa (6/10/2026).

Aturan baru ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk menjamin hak-hak buruh di Indonesia. Kebijakan larangan penahanan ijazah tersebut secara resmi berlaku sejak tahap perekrutan hingga penempatan tenaga kerja.

“Kepastian larangan atas penahanan ijazah dan dokumen pribadi lainnya dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja,” ujar Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

Article ad in the middle of article

Selain memuat larangan tersebut, regulasi ini juga mengatur pengelolaan dana cadangan pesangon serta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja. Undang-undang baru ini pun memperkuat perlindungan bagi buruh perempuan yang mencakup hak cuti melahirkan dan keguguran secara berbayar.

“Lima, kepastian pelindungan hak-hak pekerja atau buruh perempuan, hak cuti melahirkan dan keguguran berikut upahnya. Enam, kepastian pelindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas,” ujar Yassierli.

Dalam aturan ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan survei kebutuhan hidup layak dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional. Perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja alih daya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara juga diperketat dengan mewajibkan pengelolaannya melalui anak perusahaan.

“Dan terakhir, penguatan pelindungan pekerja buruh alih daya pada BUMN, yaitu dengan mewajibkan penyelenggaraan alih daya oleh anak perusahaan,” ujar Yassierli.

Regulasi ini pun mencakup perluasan jaminan perlindungan untuk jenis pekerjaan fleksibel di masa depan serta penguatan kolaborasi produktivitas nasional. Pengesahan undang-undang ini sekaligus menjawab aspirasi para buruh, termasuk aksi massa di Purwakarta yang sebelumnya menuntut kepastian hukum ketenagakerjaan.

Sumber:
  • https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8694558/uu-ketenagakerjaan-disahkan-perusahaan-dilarang-tahan-ijazah-pekerja
Article ad after last paragraph