HARIANEXPRESS, JAKARTA – Menyusul persetujuan payung hukum oleh DPR, pemerintah mulai menindaklanjuti pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dengan menetapkan Bali sebagai lokasi utama dan Jakarta sebagai pusat operasional transisi, Jumat (24/7/2026).
Masa persiapan pembangunan pusat finansial internasional di Bali diperkirakan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 tahun hingga siap beroperasi sebagai kawasan keuangan berstandar internasional. Selama periode transisi ini, pemerintah berencana mengoperasikan pusat finansial terlebih dahulu di Jakarta.
CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa skema ini bertujuan untuk mempersiapkan seluruh perangkat kelembagaan, infrastruktur, serta tata kelola kawasan secara matang. Hal ini dilakukan sebelum pusat finansial internasional beroperasi penuh di Bali.
“Bapak Presiden minta instruksi segera ditindaklanjuti, dan memang rencananya itu akan dibuat di Bali,” ujar Rosan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya juga telah menyatakan bahwa pemerintah menyiapkan dua lokasi yakni Jakarta dan Bali untuk pengembangan PFII. Penentuan lokasi didasarkan pada kesiapan pembangunan.
Pemerintah juga sedang mempersiapkan berbagai aspek kelembagaan, termasuk penunjukan gubernur kawasan dan pengelola yang akan bertanggung jawab mengoperasikan pusat finansial internasional tersebut. Respons investor terhadap rencana pembentukan PFII sejauh ini cukup positif.
Rosan menyebutkan bahwa ia baru-baru ini bertemu dengan 11 investor, termasuk kalangan pengelola dana keluarga (family office) dan investor lainnya di Bali. Pertemuan ini menunjukkan minat yang besar terhadap proyek PFII.
