HARIANEXPRESS, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran pembayaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sudah tersedia tanpa menambah pos anggaran baru di APBN (Senin, 04/05/2026).
Pemerintah terus mematangkan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai program prioritas untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kejelasan soal pembiayaan gaji ribuan manajer yang direkrut untuk mengelola unit-unit koperasi tersebut.
Dalam taklimat media di Jakarta pada Senin (4/5/2026), Purbaya menjelaskan bahwa kebutuhan dana gaji manajer dapat dipenuhi dari sisa alokasi program Kopdes Merah Putih yang belum seluruhnya terserap.
“Kami akan alokasikan dari beberapa kementerian/lembaga terkait. Gini, itu kan Kopdes Merah Putih kan setahunnya dijatahkan berapa. Itu belum terbentuk semua kan? Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ (gaji manajer) untuk sementara. Itu kan hanya dua tahun ke depan. Jadi, uangnya ada,” ujar Purbaya.
Pernyataan ini menjawab kekhawatiran publik setelah rekrutmen sekitar 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih berlangsung. Sebelumnya, pada akhir April 2026, Purbaya sempat menyatakan perlu memastikan sumber dana gaji tersebut.
Kini, koordinasi antarlembaga menghasilkan solusi yang tidak membebani APBN tambahan.
Purbaya menekankan bahwa pemerintah tidak menambah anggaran baru. Dana berasal dari alokasi tahunan program Kopdes yang belum terpakai sepenuhnya karena pembentukan unit koperasi masih berproses.
Ia menyatakan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait sudah menghasilkan skema alokasi yang jelas.
“Jadi bukan nambah anggarannya, tapi memang belum semua terbentuk sehingga masih ada sisa,” jelas Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan.
Pendekatan ini memastikan efisiensi anggaran negara. Pemerintah mengoptimalkan dana yang sudah dialokasikan tanpa memerlukan realokasi besar atau defisit tambahan. Untuk dua tahun ke depan, kebutuhan gaji manajer terjamin dari sisa tersebut.
Program ini menuai perhatian luas karena potensinya mengurangi kemiskinan ekstrem, menekan inflasi pangan, dan memberdayakan UMKM desa.
Namun, isu transparansi penggajian sempat menjadi sorotan setelah rekrutmen dibuka pada pertengahan April 2026.
Dengan penjelasan Purbaya, pemerintah menunjukkan komitmen menjaga disiplin fiskal. Langkah ini sejalan dengan upaya memperkuat pengawasan, termasuk kerjasama dengan KPK dan Kejaksaan untuk mencegah penyalahgunaan di tingkat koperasi.
